Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Rinaldi
JRP, Lubuklinggau - Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau yang digelar pada Selasa (7/4/2025) menjadi panggung kritik tajam dari para wakil rakyat terhadap kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Golkar, yang menyinggung persoalan krusial: pelayanan PDAM dan kondisi kantor Koramil yang memprihatinkan.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Rinaldi, menyampaikan dua catatan penting dalam pandangan umum fraksi.
Catatan pertama menyentil kualitas dan distribusi air bersih dari PDAM Lubuklinggau Samia yang dinilai belum memenuhi harapan warga.
“Sampai hari ini pelayanan PDAM belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Air yang keluar masih jauh dari kategori layak atau bersih,” ujar Rinaldi dalam rapat paripurna.
Menurutnya, distribusi air PDAM lebih sering mati ketimbang hidup, namun beban tagihan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Ia menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tak bisa diabaikan.
“Kita malu, punya sumber air dari Sungai Kelingi yang bersih saat kemarau, tapi air PDAM tetap kotor. Sementara di Jambi, sungainya keruh, tapi air PDAM mereka jernih. Ini jadi bahan evaluasi teknologi yang dipakai,” sindir Rinaldi, menyarankan agar Pemkot Lubuklinggau bisa belajar dari daerah lain.
Tak hanya soal air bersih, Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi kantor Koramil Lubuklinggau yang dianggap sangat tidak layak.
Rinaldi menyampaikan bahwa saat kunjungan kerja bersama Anggota DPR RI Komisi I, Yudha, ke wilayah Dandim 0406 Lubuklinggau, pihaknya langsung melihat kondisi Koramil yang berada di tengah pasar dan bersebelahan dengan fasilitas umum lainnya.
“Koramil kota ini sudah tidak memadai lagi. Lokasinya sempit, fasilitasnya terbatas, dan tidak menunjang aktivitas para anggota TNI. Kami minta Pemkot segera mencarikan solusi, entah relokasi atau penyediaan lahan baru,” tegasnya.
Rinaldi menambahkan, Fraksi Golkar siap mendukung langkah strategis apapun dari Pemkot dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar tersebut.
Baginya, air bersih dan fasilitas pertahanan yang layak adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan perannya dalam mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan Pemkot bertanggung jawab atas pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga. (ADV/SON)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar